Belakangan, masyarakat Ibu Kota dihebohkan dengan beredarnya hasil tangkapan layar yang dibagikan oleh anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, terkait rancangan APBD DKI Jakarta 2020.
Wiliiam sempat membeberkan adanya pengajuan sejumlah anggaran yang tidak masuk akal dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta 2020.
Di antaranya adalah anggaran untuk lem aibon di Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebesar Rp 82 milliar, kemudian adanya pengajuan bolpoin sebesar Rp 124 milliar.
Usai viral dan menuai pro kontra, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun angkat bicara. Menurut dia, mata anggaran aneh selalu terjadi tiap tahun penganggaran. Malahan, Anies menyatakan, penyebab utama berulangnya anggaran aneh itu bukan karena sistem digital, tapi tidak pintar.
Tak hanya Anies, anak buahnya juga angkat bicara. Salah satunya adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan.
Mahendra mengaku Pemprov DKI belum pernah mengunggah dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang menjadi rancangan KUA-PPAS 2020.
Namun tak butuh waktu lama. Saat ini Mahendra mundur dari jabatannya sebagai Kepala Bappeda. Apakah karena ramainya soal APBD 2020?